Rezim Pelindungan Data Pribadi: Apa sajakah yang berubah?
Dalam rangka melindungi data pribadi masyarakat, pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan penting pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Setelah pengesahan UU PDP, RPP PDP menjadi landasan pelaksanaannya, dan revisi pada 2024 disusun untuk memenuhi aspek teknis dari UU PDP. Saat ini, RPP PDP telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lebih lanjut. Sementara itu, selama masa transisi, pengawasan PDP dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan estimasi transisi menuju lembaga pengawas khusus selama satu tahun.
Memperbincangkan RoPA
Regulasi PDP (Pelindungan Data Pribadi) Indonesia yang baru saja diterbitkan, menjadi topik hangat di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan pelaku bisnis. Regulasi ini memberikan arah baru dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia.
Transparency for Consent Requirement and Unfair Competition: Meta Platforms Ireland Ltd v. VZBV Case
This case deals with a complex intersection of consumer protection laws, privacy rights, and the transparency of user consent in the digital age. It involved a legal battle between Meta Platforms Ireland Ltd (the parent company of Facebook for users outside the US and Canada) and the German Federal Union of Consumer Organisations and Associations (Verbraucherzentrale Bundesverband, abbreviated as VZBV), a consumer rights organisation in Germany.
Diskursus AI, Keamanan Siber dan Privasi
Cybersecurity & Privacy adalah dua kategori yang berbeda namun saling berkaitan. Jika berbicara privasi di era digital, maka kita tidak dapat menafikan bahwa hal ini juga berkaitan dengan keamanan digital untuk menjaga privasi. Begitu pula dengan keamanan digital, kita pada saat ini dipaksa untuk beralih dari kartu ID berbentuk fisik menuju kartu ID digital.
Diskursus Filsafat Hukum Pelindungan Data Pribadi
Filsafat. Bisa jadi sebuah disiplin kritis untuk menguji kembali seluruh pandangan dan operasional pelindungan data pribadi. Ke depan, hukum pelindungan data pribadi perlu dikuatkan kajian dari aspek hukum kodrat, kritis, sosiologis, positivisme hukum, realis, dan aliran-aliran hukum lain.
Dinamika Kontrak Pelindungan Data Pribadi
Komponen paling penting dalam pelindungan data pribadi adalah kajian terhadap kontrak. Kontrak ini mempunyai banyak fungsi dalam lingkup kepatuhan pelindungan data pribadi. Kontrak bisa digunakan sebagai fungsi konsensus antara pihak yang saling berikrar dan berjanji.
Perjalanan dalam Menerapkan Pelindungan Data Pribadi (Maret 2024)
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) akan secara efektif menerapkan semua kewajiban dan sanksi administratif pada bulan Oktober 2024, kurang lebih 7 bulan lagi.
Mengurai Makna Persetujuan Eksplisit: Studi Kasus Planet49
Pada tahun 2013, sebuah kasus muncul antara Planet49, situs game online, dan Federasi Asosiasi Pusat Konsumen dan Asosiasi Konsumen Federal di Jerman. Planet49 mengadakan lotere promosi online
Persiapan Pemberlakuan Efektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bersama Privasimu dan Pijar Mahir
Tujuh bulan menuju Oktober 2024, dimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) akan diberlakukan secara efektif. Semua instansi baik publik maupun privat
Kasus VQ vs Land Hessen : Kelalaian dalam Pemenuhan Hak Akses
Permasalahan terkait keamanan data pribadi menjadi isu global yang sangat penting pada saat ini (Sinta Dewi Rosadi, 2015: 1). Informasi mengenai individu sangatlah krusial...
DPA Belgia vs Facebook : Perselisihan Kepentingan dan Kewenangan
Ketegangan hukum antara Otoritas Pelindungan Data Belgia (DPA) dan Facebook dimulai pada tahun 2015. Ketika DPA mempermasalahkan kebijakan pengolahan data Facebook. DPA menegur Facebook terkait privasi pengguna internet di Belgia..
Indonesia Privacy Law Compliance for International Companies/Organisations
On October 17, 2022, Indonesia officially enacted its long-awaited personal data regulation under Law No. 27 of 2022. The promulgation of Law No. 27 of 2022 provides a clear framework for the protection of personal data in Indonesia ...
Tantangan Implementasi Pelindungan Data Pribadi
Peluang dan tantangan Pelindungan Data Pribadi (PDP) tetap selalu ada. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, ekosistem swasta sudah ramai membangun tradisi privasinya. Beberapa perusahaan teknologi besar, ...
Know Your Rights as a Data Subject According to the PDP Regulation.
The need in society to protect individual rights related to the processing of personal data, both electronically and non-electronically, is the reason for Regulation 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, better known as the PDP Law.
Cross-Border Transfer of Personal Data.
On October 17, 2022, Indonesia ushered in a new regulatory era by introducing and implementing Regulation No. 27 of 2022, which focused on protecting personal data, commonly referred to as the PDP Regulation.
Corporate Security Asset Protection: Getting to Know Information Security Governance
Information Security Governance is an integral component of corporate governance, offering strategic direction, ensuring the attainment of corporate objectives, managing risks, responsibly utilizing organizational resources and overseeing the outcomes of security programs
Existence and Obligations of Personal Data Controllers Based on Regulation Number 27 of 2022
Have you heard of Personal Data Controllers? Or have you ever wondered who is in control of processing your data? If you haven't, let's learn together through this writing!
Company Data Leaked Due to Employee Actions, What is the Legal Basis?
Leakage of the personal data of a company is generally carried out by external parties or rivals of the company. However, what if it's the company's own employees involved? Are there legal consequences in Indonesia? Let's see the article below until the end!